FUAD, Batusangkar – Semangat menyemarakkan kembali kegiatan diskusi kembali dilakukan oleh Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Batusangkar dengan mengadakan kegiatan Visiting Doctor. Rabu (16/10) kegiatan tersebut dilakukan dengan mengangkat tema “Peta Politik Indonesia Pasca Pilpres 2019” dengan pembicara utama Dr. Burhanuddin Muhtadi, M.A yang merupakan Dosen Politik UIN Syarif Hidayatullah dan Direktur Eksekutif Indikator Politik.
“Kegiatan visiting doctor ini memang menghadirkan para doktor yang handal dalam bidangnya. Ini untuk mencapai tujuan meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam berdiskusi dan berliterasi. Kita angkat tema ini karena kondisi politik Indonesia ini menarik dikaji terutama pasca pilpres 2019 lalu,” ungkap Dr. Adripen, M.Pd selaku Dekan FUAD IAIN Batusangkar dalam sambutannya.
Adripen menuturkan, peta politik Indonesia pasca pilpres 2019 menjadi kajian menarik karena sebelumnya pada pilpres 2019 lalu terjadi politik yang kurang baik bagi keutuhan bangsa Indonesia. “Kalau kita lihat pada pilpres 2019 lalu polarisasi dalam masyarakat sangat kenatal, bahkan ada yang sampai bertengkar karena beda pilihan. Nah kita ingin melihat bagaimana pemerintahan baru ini menyelesaikan masala tersebut,” ungkapnya.
Dr. Burhanuddin Muhatadi, M.A menuturkan, polarisasi yang terjadi karena disebabkan oleh karena tingginya presidensial respon. Pilpres 2019 hanya menghadirkan dua calon. Indeks demokrasi Indonesiapun jadi menurun.
"Ini diperparah dengan mazhab politik Indonesia saat ini yaitu Indonesia dikuasai oleh segelintir elit yang dapat mengontrol partai politik," ungkap Burhan.
Kalaulah polarisasi yang terjadi akibat pilpres 2019 tidak dapat diatasi, maka ia akan berdampak pada stabilitas Indonesia. Masyarakat akan terus terbelah saling benci dan menutup ruang diskusi. Inilah tugas pemerintah baru Joko Widodo - Maruf Amin ke depan, tidak hanya membentuk pemerintahan tetapi juga menjaga stabilitas negara dengan mengatasi polarisasi masyarakat yang semakin tinggi. Pemerintah harus mampu mengakomodir itu semua.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Dr. Burhanudin Muhtadi, M.A yang juga merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Survey Indikator Politik Indonesia. [] (fajri)
